KONTROVERSI
Kontroversi adalah
bentuk proses sosial yang berada diantara persaingan dan pertentangan. Wujudnya
antara lain sikap tidak senang yang muncul melalui penolakan, makian, penghasutan,
intimidasi, provokasi, dan penyebaran rahasia.
Kontroversi ini dapat
terjadi ditubuh internal sebuah kelompok, atau antara
satu kelompok dengan
kelompok lain yang berbeda.
Simak contoh-contoh
dari kontriversi di bawah ini!
Pimpinan DPR
Sikapi Penolakan KPK
Pimpinan DPR sama sekali tidak ingin
ikut campur dalam urusan substansi.
VIVAnews - Pimpinan DPR
dibuat pusing sikap Komisi Pemberantasan Korupsi yang menolak memenuhi undangan
rapat konsultasi. Siang ini, DPR menggelar rapat pimpinan menyikapi penolakan
KPK itu.
"Mengenai apakah pimpinan KPK akan hadir atau tidak, itu dalam rapim pimpinan akan menentukan langkah-langkah yang akan diambil," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di DPR, Kamis 29 September 2011.
Hari ini merupakan kali kedua DPR mengundang KPK. Selasa lalu, KPK menolak hadir dengan alasan undangan mendadak dan dua pimpinan tidak di tempat. Hari ini, KPK menolak karena rapat melibatkan pihak yang sedang terkait perkara yang ditangani KPK. Yakni, pimpinan Banggar sedang menjadi saksi kasus Kemenakertrans.
"Kami menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan pimpinan KPK. Tetapi dalam hubungan kelembagaan tentunya harus ada perbedaan hal yang harus dipenuhi atau tidak," kata Pramono.
Pramono menegaskan, berkaitan dengan pemeriksaan pimpinan Banggar, pimpinan DPR sama sekali tidak ingin ikut campur dalam urusan substansi. Sebab, substansi itu kewenangan sepenuhnya pimpinan dan penyidik KPK. "Tapi hal yang berhubungan dengan hubungan kelembagaan ini kan hal yang berbeda," ujarnya.
Sebelumnya, juru bicara KPK Johan Budi memastikan bahwa KPK tidak akan hadir dalam rapat konsultasi siang ini. Alasan KPK, pertama karena KPK saat ini sedang melakukan proses penyidikan dalam kasus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Dalam kasus itu, ada empat anggota DPR yang juga pimpinan Badan Anggaran diperiksa sebagai saksi, dan karena rapat siang nanti juga menghadirkan Badan Anggaran," kata Johan saat dihubungi VIVAnews.com, Kamis 29 September 2011.
KPK sudah melayangkan surat resmi kepada pimpinan DPR untuk ketidakhadiran siang nanti. Alasan kedua, KPK ingin menjaga kehormatan dan kredibilitas DPR maupun KPK sendiri. "Karena itu, surat kemarin bunyinya pimpinan KPK meminta pemahaman pimpinan DPR untuk KPK tidak menghadiri rapat konsiltasi itu," jelas Johan. (adi)
"Mengenai apakah pimpinan KPK akan hadir atau tidak, itu dalam rapim pimpinan akan menentukan langkah-langkah yang akan diambil," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di DPR, Kamis 29 September 2011.
Hari ini merupakan kali kedua DPR mengundang KPK. Selasa lalu, KPK menolak hadir dengan alasan undangan mendadak dan dua pimpinan tidak di tempat. Hari ini, KPK menolak karena rapat melibatkan pihak yang sedang terkait perkara yang ditangani KPK. Yakni, pimpinan Banggar sedang menjadi saksi kasus Kemenakertrans.
"Kami menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan pimpinan KPK. Tetapi dalam hubungan kelembagaan tentunya harus ada perbedaan hal yang harus dipenuhi atau tidak," kata Pramono.
Pramono menegaskan, berkaitan dengan pemeriksaan pimpinan Banggar, pimpinan DPR sama sekali tidak ingin ikut campur dalam urusan substansi. Sebab, substansi itu kewenangan sepenuhnya pimpinan dan penyidik KPK. "Tapi hal yang berhubungan dengan hubungan kelembagaan ini kan hal yang berbeda," ujarnya.
Sebelumnya, juru bicara KPK Johan Budi memastikan bahwa KPK tidak akan hadir dalam rapat konsultasi siang ini. Alasan KPK, pertama karena KPK saat ini sedang melakukan proses penyidikan dalam kasus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Dalam kasus itu, ada empat anggota DPR yang juga pimpinan Badan Anggaran diperiksa sebagai saksi, dan karena rapat siang nanti juga menghadirkan Badan Anggaran," kata Johan saat dihubungi VIVAnews.com, Kamis 29 September 2011.
KPK sudah melayangkan surat resmi kepada pimpinan DPR untuk ketidakhadiran siang nanti. Alasan kedua, KPK ingin menjaga kehormatan dan kredibilitas DPR maupun KPK sendiri. "Karena itu, surat kemarin bunyinya pimpinan KPK meminta pemahaman pimpinan DPR untuk KPK tidak menghadiri rapat konsiltasi itu," jelas Johan. (adi)
SMS Murah Pemicu Penyebar SMS Fitnah
JAKARTA - Menko Polhukam, Djoko
Suyanto mengatakan aparat keamanan di Ambon saat ini tengah memburu pelaku
penyebar pesan pendek (SMS) fitnah di Kota Ambon. Murahnya harga SMS, kata
Djoko, menyebabkan polisi kesulitan untuk memburu pelaku.
"Sekarang kan mudah. Beli kartu 100 ribu dan handphone 500 ribu, sebar sms, selesai saya buang. KTP yang digunakan untuk registrasi juga palsu. hal-hal seperti ini memungkinkan terjadi," kata Djoko di Istana Kepresidenan, Selasa (13/9/2011).
SMS yang menyebar di ponsel warga Ambon itulah yang diduga menjadi pemicu kerusuhan Minggu 11 September 2011 kemarin. Djoko mengaku belum mengantongi identitas pelaku yang melakukan penghasutan dengan menggunakan sms tersebut.
"Belum tahu. Polisi yang tahu itu,” sebutnya.
Kepolisian hingga saat ini masih terus mengejar pelaku penyebar SMS, “Pastilah oleh kepolisian, kan lagi diusut," singkatnya.
Djoko menambahkan, hal yang terpenting untuk mencegah terjadinya kerusuhan adalah daya tahan masyarakat agar jangan mudah terhasut jangan mau diajak berbuat anarkis.
Ketika ditanya apakah ada yang menginginkan Ambon tidak aman? Djoko tegas mengatakan, “Tidak, tidak ada.” (tyo)
"Sekarang kan mudah. Beli kartu 100 ribu dan handphone 500 ribu, sebar sms, selesai saya buang. KTP yang digunakan untuk registrasi juga palsu. hal-hal seperti ini memungkinkan terjadi," kata Djoko di Istana Kepresidenan, Selasa (13/9/2011).
SMS yang menyebar di ponsel warga Ambon itulah yang diduga menjadi pemicu kerusuhan Minggu 11 September 2011 kemarin. Djoko mengaku belum mengantongi identitas pelaku yang melakukan penghasutan dengan menggunakan sms tersebut.
"Belum tahu. Polisi yang tahu itu,” sebutnya.
Kepolisian hingga saat ini masih terus mengejar pelaku penyebar SMS, “Pastilah oleh kepolisian, kan lagi diusut," singkatnya.
Djoko menambahkan, hal yang terpenting untuk mencegah terjadinya kerusuhan adalah daya tahan masyarakat agar jangan mudah terhasut jangan mau diajak berbuat anarkis.
Ketika ditanya apakah ada yang menginginkan Ambon tidak aman? Djoko tegas mengatakan, “Tidak, tidak ada.” (tyo)
Provokasi
Ledakan Bom Tak Laku
JAKARTA,
KOMPAS.com -
Tindakan provokasi ledakan bom yang dilakukan segelintir orang yang memiliki
paham radikal, tidak akan laku di masyarakat Indonesia. Hal itu pun dan tidak
akan menggoyahkan hubungan antaragama yang relatif baik di Indonesia dalam 10
tahun terakhir.
Demikian
disampaikan Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan
(HAK) Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo Pr, di Jakarta,
Minggu (25/9/2011) menanggapi ledakan bom di Solo.
"Provokasi
ledakan bom, seperti ledakan bom di gereja, tidak akan direspons dan tidak laku
lagi di masyarakat Indonesia," kata Benny. Hubungan antar umat beragama,
khususnya Kristiani dan Muslim, sudah cukup baik dalam 10 tahun terakhir di
tingkat pimpinan agama maupun di tingkat akar rumput.
Benny
mencontohkan, kasus di Ambon yang terjadi beberapa waktu lalu untuk
memprovokasi kehidupan beragama juga tidak laku. "Kasus-kasus di Ambon
yang provokatif juga tidak ditanggapi masyarakat yang mulai tinggi tingkat
kesadaran terhadap pentingnya kedamaian," katanya.
Menurut
Benny, segelintir orang yang memiliki paham radikal menunjukkan orang tersebut
tidak ber-Tuhan atau tidak mengenal Tuhan. Kalau orang ber-Tuhan atau mengenal
Tuhan, pasti tahu bahwa di agama apapun, rumah ibadat itu simbol rumah Tuhan
atau tempat berdoa.
Dengan
demikian, orang yang mengenal Tuhan pasti menghormati rumah ibadat dan tidak
akan merusak tempat ibadat, apalagi meledakannya.
PT Freeport
Diminta Hentikan Intimidasi 
Liputan6.com, Timika:
Ribuan karyawan PT Freeport berunjuk rasa di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, Papua. Mereka mendesak pemerintah menegur
manajemen PT Freeport untuk patuh terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan segera
menyelesaikan perselisihan dengan pekerja.
Selain menuntut PT Freeport tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, mereka juga mendesak perusahaan menghentikan segala bentuk intimidasi kepada pekerja. Saat ini para pekerja mogok kerja demi perbaikan kesejahteraan.
Menurut pekerja, intimidasi itu antara lain memaksa karyawan tetap bekerja dan merumahkan sekitar 300 karyawan. PT Freeport juga mendatangkan pekerja untuk menggantikan karyawan yang mogok dan membuka lowongan kerja di koran lokal. Langkah manajemen itu dianggap memprovokasi pekerja yang mogok.
Hingga kini ribuan pekerja tambang PT Freeport masih mogok kerja yang dimulai 15 September lalu. Pemogokan direncanakan berlangsung hingga 15 Oktober mendatang. Mereka mogok karena tidak ada kesepakatan tentang penyesuaian upah.(ULF)
Selain menuntut PT Freeport tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, mereka juga mendesak perusahaan menghentikan segala bentuk intimidasi kepada pekerja. Saat ini para pekerja mogok kerja demi perbaikan kesejahteraan.
Menurut pekerja, intimidasi itu antara lain memaksa karyawan tetap bekerja dan merumahkan sekitar 300 karyawan. PT Freeport juga mendatangkan pekerja untuk menggantikan karyawan yang mogok dan membuka lowongan kerja di koran lokal. Langkah manajemen itu dianggap memprovokasi pekerja yang mogok.
Hingga kini ribuan pekerja tambang PT Freeport masih mogok kerja yang dimulai 15 September lalu. Pemogokan direncanakan berlangsung hingga 15 Oktober mendatang. Mereka mogok karena tidak ada kesepakatan tentang penyesuaian upah.(ULF)
Bentrok, Massa Pro dan
Kontra Reshuffle Dibubarkan Polisi
Nasional / Kamis, 29 September 2011 16:10 WIB
Nasional / Kamis, 29 September 2011 16:10 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Unjuk rasa pro dan kontra
reshuffle kabinet di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (29/9), berujung bentrokan.
Puluhan polisi akhirnya membubarkan paksa kedua kelompok yang terlibat baku
hantam dengan menggunakan kayu.
Sebelumnya, aksi yang digelar masyarakat pro reshuffle kabinet berlangsung tertib. Selain mendukung rencana reshuffle, massa juga mendesak Menteri ESDM Darwin Saleh segera dicopot dari jabatannya karena dinilai gagal memimpin Kementerian ESDM.
Sebaliknya massa yang menolak reshuffle menilai Darwin Saleh masih layak menjadi menteri. Dalam orasi masing-masing, kedua kelompok saling menghujat hingga akhirnya berubah menjadi bentrokan.
Upaya polisi melerai bentrokan nyaris tak membuahkan hasil, sehingga polisi membubarkan paksa kedua kelompok itu dengan menggunakan kayu.(DSY)
Sebelumnya, aksi yang digelar masyarakat pro reshuffle kabinet berlangsung tertib. Selain mendukung rencana reshuffle, massa juga mendesak Menteri ESDM Darwin Saleh segera dicopot dari jabatannya karena dinilai gagal memimpin Kementerian ESDM.
Sebaliknya massa yang menolak reshuffle menilai Darwin Saleh masih layak menjadi menteri. Dalam orasi masing-masing, kedua kelompok saling menghujat hingga akhirnya berubah menjadi bentrokan.
Upaya polisi melerai bentrokan nyaris tak membuahkan hasil, sehingga polisi membubarkan paksa kedua kelompok itu dengan menggunakan kayu.(DSY)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar